MANGGARAI – Kehadiran PT PLN dan Aparat Keamanan di Desa Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada 2 Oktober 2024, memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas energi di wilayah tersebut. Namun, kehadiran aparat yang mengawal PLN untuk mempersiapkan akses jalan bagi proyek tersebut berujung pada bentrokan dengan warga yang menolak.
Masyarakat Poco Leok telah menyatakan penolakan terhadap proyek ini, mengklaim bahwa kehadiran PLN dan Aparat Keamanan telah melanggar hak mereka atas Tanah Adat. Dalam insiden tersebut, beberapa warga mengalami kekerasan, termasuk pemukulan dan penangkapan. Penangkapan ini termasuk seorang jurnalis yang meliput kejadian tersebut, menambah daftar panjang Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaporkan terjadi di daerah.
Sementara itu, di sisi lain, sejumlah warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Adat Poco Leok menggelar aksi damai untuk mendukung proyek PLTP Ulumbu. Mereka berargumen bahwa proyek ini akan membawa manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan listrik dan pembangunan infrastruktur. Koordinator aksi, Raimundus Wajong, menegaskan bahwa dukungan terhadap proyek ini adalah bentuk kesatuan masyarakat dalam mendukung program pemerintah yang dianggap bermanfaat.
Namun, ketegangan antara pendukung dan penolak proyek ini mencerminkan perpecahan dalam masyarakat. Beberapa warga mengkhawatirkan dampak lingkungan dari proyek Geotermal tersebut, termasuk potensi kerusakan lahan pertanian dan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir. Mereka berpendapat bahwa kebutuhan pangan harus menjadi prioritas utama daripada pengembangan energi yang justru dapat merusak lingkungan hidup mereka.
Dalam konteks lebih luas, konflik ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek strategis di daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai budaya dan adat yang kuat. Masyarakat adat sering kali merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya alam di wilayah mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog terbuka dengan semua pihak agar kepentingan masyarakat lokal dapat diperhatikan dan dihormati.
Dengan situasi yang semakin memanas, penting bagi semua pihak untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dialog antara pemerintah, PLN, aparat keamanan, dan masyarakat perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat Poco Leok.
Reporter : Anastasia Prameswari Widyastuti
Editor : Dina Nofitalia
