Demo Jogja & Tanggapan GUSDURian Soal Tindakan Represif Aparat Saat Tangani Aksi 10 November
Regeta Cika Nabil · 11 Nov 2026
YOGYAKARTA – Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi di Yogyakarta saat peringatan Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2026).
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pelestarian lingkungan, perbaikan ekonomi, hingga penegakan hukum. Aksi yang berlangsung damai dan tertib hingga pukul 19.30 WIB itu kemudian diwarnai kericuhan di beberapa titik saat massa aksi mulai membubarkan diri.
Sayangnya, aparat kepolisian kemudian melakukan tindakan membabi buta dengan menembakkan gas air mata, melakukan penangkapan paksa disertai tindakan kekerasan, bahkan menerjunkan tentara dalam menangani situasi yang tidak terkendali tersebut.
Tindakan ini berlangsung hingga dini hari dan membuat peserta aksi terdesak masuk ke wilayah kampus UGM. Meski telah berada di lingkungan kampus, pengejaran dan tindakan represif masih terjadi. Aparat bahkan tetap menembakkan gas air mata meskipun lokasinya tidak jauh dari kompleks Rumah Sakit Panti Rapih.
Seperti dilansir dari siaran pers yang diterima redaksi Laxsa, Jaringan GUSDURian sebagai gerakan masyarakat sipil yang mendukung terlaksananya cita-cita reformasi dan menguatnya demokrasi menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dan pengerahan kekuatan secara berlebihan (excessive power) dalam menangani massa aksi. Aparat bahkan menerjunkan tentara dengan kendaraan taktis yang semestinya tidak dilakukan dalam mengamankan kegiatan masyarakat sipil. Aparat juga disebut melakukan penangkapan paksa terhadap lebih dari seratus peserta aksi dan di antaranya disertai dengan tindakan kekerasan, termasuk di wilayah kampus.
2. Keberadaan tentara dalam pengamanan aksi bisa dimaknai sebagai cara negara memosisikan peserta aksi sebagai lawan yang berbahaya. Hal ini menunjukkan bentuk pemerintahan otoriter yang antikritik karena setiap suara yang berbeda dianggap subversif. Di negara demokrasi, kritik merupakan bentuk kecintaan warga terhadap situasi berbangsa dan bernegara yang harus diberikan ruang.
3. Mendesak kepolisian segera melepaskan warga yang ditahan secara paksa dan mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani peserta aksi.
4. Meminta pemerintah mendengar suara rakyat dan segera mewujudkan tuntutan-tuntutannya, antara lain menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta menghentikan program bermasalah seperti Kopdes, MBG, dan food estate untuk dialihkan ke sektor yang dibutuhkan rakyat, misalnya pendidikan dan perbaikan infrastruktur.
5. Menolak upaya melibatkan kembali tentara dalam urusan sipil atau dikenal sebagai dwifungsi yang sudah dihapus sejak era Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Memberikan keleluasaan kepada tentara dalam urusan sipil sama dengan mengkhianati reformasi dan berupaya melahirkan kembali pemerintahan yang otoriter.
Halaman ini butuh JavaScript. Kamu tetap bisa membuka: