Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Bagaimana Aturan Penggantinya Menurut UUD 1945?
Tita Aurelia Pitaloka · 12 Nov 2026
YOGYAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan tersebut menjadi perhatian publik setelah sebelumnya Gibran menyampaikan niat mundur di tengah polemik terkait dokumen pendidikannya.
Dikutip dari NU Online dalam berita berjudul “Istana: Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo” yang diterbitkan pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Gibran dan Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri di tengah dinamika hukum yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dua hari setelah pertemuan tersebut, tepatnya Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi Kompleks Parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Menurut ANTARA dalam berita “MPR Tindak Lanjuti Surat Pengunduran Diri Gibran” yang diterbitkan pada 12 November 2026, Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan konstitusi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menjelaskan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh apabila Wakil Presiden mengundurkan diri.
Lantas, bagaimana ketentuan pengunduran diri Wakil Presiden dan siapa yang berhak menentukan penggantinya menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945?
Bagaimana Aturan Pengunduran Diri Wakil Presiden Menurut UUD 1945?
Pengunduran diri Wakil Presiden tidak dijelaskan secara terperinci dalam satu pasal khusus UUD 1945. Namun, ketentuan mengenai berhentinya Presiden dan Wakil Presiden serta kekosongan jabatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 UUD 1945.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan, posisi Presiden digantikan oleh Wakil Presiden hingga masa jabatan berakhir.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur kondisi ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 adalah:
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila pengunduran diri menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya.
Artinya, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, kemudian MPR memilih salah satunya untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, khususnya Pasal 46 hingga Pasal 49.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti?
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang perlu dilakukan sebelum pengganti resmi menduduki jabatan tersebut.
Berikut gambaran mekanismenya berdasarkan Pasal 46 hingga Pasal 49 UU MD3:
1. Pengunduran Diri Disampaikan Secara Resmi
Wakil Presiden menyampaikan pengunduran diri melalui mekanisme resmi kepada pihak terkait. Dalam kasus Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan kepada MPR. Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
2. MPR Menindaklanjuti Kekosongan Jabatan
Setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR bertugas menindaklanjuti proses pengisian posisi tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
3. Presiden Mengusulkan Dua Calon
Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa usulan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
4. MPR Memilih Wakil Presiden Baru
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Berdasarkan Pasal 46 ayat (5), calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua calon memperoleh suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
5. Wakil Presiden Terpilih Dilantik
Setelah ditetapkan, Wakil Presiden terpilih dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
Ketentuan pelantikan tersebut tercantum dalam Pasal 47 UU MD3. Sementara itu, Pasal 49 mengatur bahwa Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
Dengan demikian, proses penggantian Wakil Presiden melibatkan Presiden dan MPR, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
Apakah Pengunduran Diri Wakil Presiden Sama dengan Pemakzulan?
Pengunduran diri dan pemakzulan atau impeachment merupakan dua mekanisme yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pengunduran diri merupakan keputusan seseorang untuk berhenti dari jabatan atas kehendaknya sendiri. Sementara itu, pemakzulan merupakan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan alasan dan mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.
Ketentuan mengenai pemakzulan tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Berdasarkan Pasal 7A, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam proses tersebut, DPR terlebih dahulu mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Apabila persyaratan konstitusional terpenuhi, proses dilanjutkan melalui sidang MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.
Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki dasar hukum serta prosedur yang berbeda. Pengunduran diri tidak otomatis harus melalui proses pemakzulan.
Apa yang Terjadi Setelah Gibran Menyerahkan Surat Pengunduran Diri?
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR menyatakan akan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas mekanisme konstitusional selanjutnya.
Menurut ANTARA dalam berita “MPR Tindak Lanjuti Surat Pengunduran Diri Gibran” yang diterbitkan pada 12 November 2026, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan mengadakan rapat untuk menentukan langkah berikutnya. Rapat tersebut juga akan melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD.
Muzani turut menyebutkan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan.
Di sisi lain, DPR membatalkan rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut semula memuat agenda pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
Dikutip dari CNN Indonesia dalam berita “Wapres Gibran Mundur, Paripurna DPR Terkait Pemakzulan Dibatalkan” yang diterbitkan pada 12 November 2026, pembatalan dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden masih harus mengikuti ketentuan konstitusional yang berlaku.
Pada akhirnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar utama dalam menentukan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Melalui ketentuan tersebut, MPR memiliki kewenangan memilih pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden, dengan batas waktu penyelenggaraan sidang paling lambat 60 hari.
Halaman ini butuh JavaScript. Kamu tetap bisa membuka: