Gibran Resign, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Calon Wapres Ke MPR
Izza Tsaosania · 13 Nov 2026
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka proses pengisian kursi kepemimpinan yang kosong. Presiden Prabowo Subianto kini memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses pengajuan calon tersebut memiliki batas waktu 14 hari sesuai tahapan yang ditetapkan.
Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Prabowo menyatakan menerima keputusan tersebut dan menghormati langkah yang diambil Gibran. Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR mulai mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden. Setelah menerima surat permintaan tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan nama-nama kandidat kepada MPR, sebagaimana dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Prabowo Berwenang Mengusulkan Dua Kandidat
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam aturan tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dapat melakukan komunikasi dan konsultasi dengan partai-partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Meski demikian, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden.
Dengan demikian, partai politik tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan calon pengganti Gibran. Aspirasi dan komunikasi politik dari partai koalisi dapat menjadi bagian dari pertimbangan, tetapi pengusulan resmi dua kandidat merupakan kewenangan Presiden.
MPR Menjadi Penentu Wakil Presiden Terpilih
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan persyaratan masing-masing calon. Dalam proses ini, MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memastikan kedua kandidat memenuhi ketentuan sebelum mengikuti pemilihan.
MPR sendiri merupakan lembaga yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua unsur tersebut terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui sidang paripurna MPR.
Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemungutan suara dilakukan. Selanjutnya, anggota MPR memilih satu dari dua kandidat yang telah diusulkan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Namun, jika hasil pemungutan suara ulang tetap berimbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut. Setelah proses pemilihan selesai, MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU MD3.
Pemilihan Dijadwalkan pada 2 Desember 2026
Dalam perkembangan selanjutnya, MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran. Keputusan tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani setelah rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026).
MPR juga menyiapkan tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa dokumen dan persyaratan calon. Selain itu, dibentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak sepenuhnya berada ditangan Presiden. Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat, sedangkan keputusan untuk memilih satu diantaranya berada di tangan MPR melalui sidang paripurna.
Halaman ini butuh JavaScript. Kamu tetap bisa membuka: