UMR Jogja 2026 Naik Berapa Persen? Ini Jawaban Sultan HB X
Agung Febri · 12 Nov 2026
Yogyakarta, 12 November - Tuntutan kenaikan upah minimum menjadi salah satu sorotan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, perwakilan massa meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan upah buruh sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menemui massa aksi di Kompleks Kepatihan, turut memberikan tanggapan mengenai tuntutan tersebut. Sultan menjelaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengikuti regulasi pemerintah pusat serta mempertimbangkan hasil pembahasan antara pekerja dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan.
Isu ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai besaran UMR Jogja 2026 dan persentase kenaikannya dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih, upah minimum di DIY masih menjadi perhatian karena nominalnya dinilai belum sebanding dengan kebutuhan hidup masyarakat. Lantas, berapa UMR Jogja 2026 dan bagaimana daftar UMK di setiap kabupaten/kota? Berikut informasi lengkapnya.
UMR Jogja 2026 Naik Berapa Persen?
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2026 sebesar Rp2.417.495. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,78 persen atau bertambah Rp153.414,05 dibandingkan UMP 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp2.264.080,95.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, pada Rabu (24/12/2025) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 442 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 untuk lima wilayah di DIY. Besaran kenaikannya berbeda-beda, mulai dari 5,93 persen hingga 6,52 persen.
Perlu diketahui, istilah UMR sebenarnya merupakan istilah lama yang masih sering digunakan masyarakat. Dalam ketentuan pengupahan saat ini, istilah tersebut sudah digantikan dengan UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.
Dengan demikian, ketika masyarakat mencari UMR Jogja 2026, informasi yang perlu diperhatikan adalah besaran UMP DIY dan UMK di masing-masing wilayah.
Daftar UMK Jogja 2026 Terbaru di Lima Kabupaten/Kota
Besaran UMK DIY 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026.
Berikut daftar UMK Jogja 2026 beserta persentase kenaikannya dibandingkan tahun 2025:
Kabupaten/KotaUMK 2026KenaikanKota YogyakartaRp2.827.5936,50%Kabupaten SlemanRp2.624.3876,40%Kabupaten BantulRp2.509.0016,29%Kabupaten Kulon ProgoRp2.504.5206,52%Kabupaten GunungkidulRp2.468.3785,93%
Berdasarkan daftar tersebut, Kota Yogyakarta memiliki UMK tertinggi di DIY pada 2026, yaitu Rp2.827.593. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan UMK terendah sebesar Rp2.468.378.
Menariknya, persentase kenaikan tertinggi justru berasal dari Kabupaten Kulon Progo dengan angka 6,52 persen. Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul mencatat persentase kenaikan paling rendah, yaitu 5,93 persen.
Seluruh besaran UMK tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Ketentuan ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam membayarkan upah minimum kepada pekerja sesuai wilayah operasionalnya.
Penjelasan Resmi Sultan HB X soal Tuntutan Kenaikan UMR Jogja
Persoalan upah minimum kembali menjadi perhatian setelah sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi pada 10 November 2026. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah meminta pemerintah menetapkan upah buruh di DIY sesuai dengan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dalam pertemuan bersama massa aksi di Kompleks Kepatihan, perwakilan demonstran menyoroti perbedaan antara besaran upah minimum dan kebutuhan hidup masyarakat di Yogyakarta.
Berdasarkan data KHL yang dipublikasikan Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir 2025, kebutuhan hidup layak di DIY tercatat mencapai Rp4.604.982. Angka tersebut cukup jauh dibandingkan UMP DIY 2026 yang hanya sebesar Rp2.417.495.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sultan HB X menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum.
Sultan juga menyebutkan bahwa perhitungan kenaikan upah mempertimbangkan beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta faktor alfa.
Menurut penjelasannya, faktor alfa memiliki rentang nilai 0,1 hingga 0,9. Faktor tersebut menjadi salah satu komponen dalam perhitungan kenaikan upah yang dapat dibahas melalui proses negosiasi antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
Sultan turut memberikan contoh bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen dan inflasi berada di angka 3 persen, maka terdapat komponen kenaikan sebesar 8 persen sebelum memperhitungkan faktor alfa.
Ia juga mencontohkan upaya Pemda DIY dalam pembahasan upah tahun sebelumnya. Saat itu, nilai alfa yang awalnya disepakati sebesar 0,4 berhasil diupayakan menjadi 0,8 setelah melalui negosiasi dengan pihak pengusaha.
Meski demikian, Sultan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa menentukan besaran kenaikan secara sepihak karena keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama melalui Dewan Pengupahan.
Kapan UMR Jogja 2027 Ditetapkan?
Terkait tuntutan kenaikan upah yang disampaikan dalam demonstrasi November 2026, Sultan HB X menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menunggu ketentuan terbaru dari Menteri Ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun berikutnya.
Pembahasan kenaikan UMP dan UMK nantinya akan melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hasil pembahasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum di setiap wilayah.
Sementara itu, UMR Jogja 2026 sendiri sudah resmi ditetapkan dan berlaku sejak awal tahun. UMP DIY berada di angka Rp2.417.495, sedangkan UMK tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar Rp2.827.593.
Dengan kembali munculnya tuntutan agar upah sesuai KHL, pembahasan mengenai kesejahteraan pekerja di DIY diperkirakan masih menjadi perhatian menjelang penetapan upah minimum 2027.
Halaman ini butuh JavaScript. Kamu tetap bisa membuka: