YOGYAKARTA — Pemerintah Indonesia
tengah mempercepat persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dimulai pada Januari 2025. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan langsung terkait rencana ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa pemerintah telah merancang skema pemberangkatan ASN yang akandiikuti dengan pemberian berbagai insentif.
Menurut MenPAN-RB, Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya pemindahan ini demi percepatan pembangunan IKN sebagai Pusat Pemerintahan baru. “Presiden sudah memberikan arahan, bahwa seluruh ASN
yang terkait dengan lembaga Pemerintah Pusat akan mulai dipindahkan pada Januari 2025,” ujar Anas dalam Konferensi Pers pada Selasa (8/10/2024) di Jakarta.
Tidak hanya soal pemindahan, Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi ASN dalam proses adaptasi di IKN. Insentif tersebut mencakup tunjangan khusus, fasilitas perumahan, serta kemudahan akses transportasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga selama proses transisi.
BATAL PINDAH DI OKTOBER 2024
Sebelumnya, pemindahan ASN ke IKN direncanakan pada Oktober 2024. Namun, dengan berbagai pertimbangan dan kesiapan infrastruktur, Pemerintah memutuskan untuk menunda hingga Januari 2025. “Kita tidak ingin tergesa-gesa dalam proses pemindahan ini, semua harus dipersiapkan dengan matang agar ASN tidak mengalami kesulitan,” jelas MenPAN-RB.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke IKN dalam waktu dekat. Kunjungan ini merupakan langkah untuk memastikan kesiapan infrastruktur, terutama sarana dan prasarana pendukung diwilayah baru tersebut.
KEHADIRAN PEMERINTAH DI IKN
Langkah pemerintah memindahkan ASN ke IKN merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat pembangunan wilayah baru ini. Dengan hadirnya ASN di IKN, diharapkan aktivitas pemerintahan bisa segera berjalan di pusat pemerintahan baru, sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota yang saat ini sudah terlalu padat. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia
Reporter : Acintya Aghnaf Artanti
Editor : Dina Nofitalia
