Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta wakilnya Gibran Rakabumingraka baru saja melantik jajaran menteri kabinetnya, dan siap menjalankan tugas serta amanahnya dalam 5 tahun kedepan, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu prioritas utama kabinet ini adalah melanjutkan program-program yang telah berjalan di pemerintahan sebelumnya, seperti pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.
Dengan Sri Mulyani yang tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan, fokusnya akan tetap pada menjaga stabilitas fiskal, menarik investasi, dan memperkuat sektor-sektor strategis yang berperan dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Adapun contoh kebijakan yang sudah direncanakan termasuk penguatan program perlindungan sosial dan percepatan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga percepatan hilirisasi industri, di mana pemerintah akan mendorong lebih banyak investasi ke dalam sektor manufaktur dan pengolahan.
Secara keseluruhan, kebijakan fiskal kabinet baru berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, transformasi industri, serta perlindungan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan yang matang dan terarah, pemerintah berupaya memastikan bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan
Meskipun kabinet baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memiliki visi besar dalam kebijakan fiskal, ada kekhawatiran bahwa kabinet yang terlalu gemuk bisa mempengaruhi efektivitas ekonomi ke depan. Dengan jumlah menteri dan pejabat yang lebih banyak, pemerintah berisiko menghadapi masalah birokrasi yang semakin panjang dan pengeluaran yang lebih besar untuk biaya administrasi. Struktur kabinet yang besar ini dapat membebani anggaran negara dan mengurangi efisiensi dalam pengambilan keputusan serta implementasi program.
Namun, Prabowo telah menyatakan bahwa pemerintahannya akan menitikberatkan pada efisiensi pengeluaran negara. Dia meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien dan lebih optimal untuk program-program prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi pemborosan dalam belanja negara.
Penulis : Norma Semesta
Redaktur : Bayu Putera
